bupati-purwakarta-dedi-mulyadi.jpg

Ganggu Turbin, Pemkab Purwakarta Stop Izin Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur

CnCni.net, PURWAKARTA – Terhitung akhir Desember 2016, seluruh lapak Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur Purwakarta telah abis masa izinnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menegaskan tak akan mengeluarkan perpanjangan izin usaha tsb dgn alasan selama ini limbah pakan ikan yg dihasilkan dari usaha peternakan ikat tsb kerap mengganggu turbin pembangkit listrik di danau buatan terbesar di Indonesia itu.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam keterangan persnya hari ini Senin (7/11) mengucapkan, limbah tsb bukan cuma mengganggu turbin, melainkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus mengeluarkan dana sekitar Rp1,5 Miliar melalui Perusahaan Daerah Air Minum buat menjalankan pemurnian air sebelum dialirkan pada seluruh konsumen.

“sebab efek dari limbah ini sangat merugikan, turbin terganggu, terus berikutnya air menjadi tak higienis, kami selaku pemerintah daerah tak akan memperpanjang izin usaha KJA di Waduk Jatiluhur. Akhir Desember ini kan abis,” Jelas Dedi di rumah dinasnya Jl Gandanegara No 25 Purwakarta.


Idealnya, Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur harus berjumlah 4 ribu KJA. Pembatasan ini penting buat menjaga kualitas air dari waduk yg mengalirkan air bersih hingga Ibu Kota Jakarta tsb. tapi, fakta di lapangan, Waduk Jatiluhur saat ini harus menanggung beban sebanyak 23 ribu KJA.

Kondisi yg mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem ini juga sempat dibahas dalam pertemuan antara Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada akhir Tahun 2014 silam di Danau Jatiluhur. Dalam pertemuan tsb dihasilkan langkah-langkah strategis buat menjaga kestabilan kualitas air waduk diantaranya dgn pemulihan jumlah KJA menjadi 4 ribu aja.

“sudah diskusi dgn Pak Wapres juga, waktu itu berkunjung ke Jatiluhur, sinyal dari beliau sudah jelas. Ini KJA supaya segera ditertibkan,” ucap Dedi menambahkan.

Perum Jasa Tirta II selaku perusahaan yg dengan cara legal formal menaungi Danau Jatiluhur menyambut bagus langkah tegas yg diambil oleh Bupati Purwakarta tsb.

Djoko Saputro selaku Direktur Utama di perusahaan tsb mengatajan, keberadaan Waduk Jatiluhur sejak lama bukan cuma buat mengakomodir kepentingan lokal dan regional, akan tapi waduk tsb memangku kepentingan nasional sebab sumber daya air dan listrik dihasilkan dari sana.

“Kita menyambut bagus langkah tegas Pak Bupati hari ini, air dan listrik itu kan kepentingan nasional. andai KJA terus dibiarkan jelas akan mengganggu terpenuhinya kepentingan itu,” ujar Djoko.

Dalam rangka penertiban KJA itu sendiri, pihak PJT II Jatiluhur mengaku cuma mampu menertibkan 4 ribu KJA setiap tahun. saat ini, atas advokasi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta pihak PJT II mengaku dapat menerapkan target yg lebih banyak lagi.

“andai kita cuma mampu menertibkan 4 ribu KJA setiap tahun, sebab susah sekali membongkar keramba diatas air. jelas sesudah ini akan lebih lagi sebab dibantu Pak Bupati,” pungkas Djoko.

(*/one/pojoksatu)



Incoming search terms:

  • pembangkit listrik buatan purwakarta
Ganggu Turbin, Pemkab Purwakarta Stop Izin Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur | sentot | 4.5